Wednesday, March 30, 2016

Ahok Tantang Pengurus Masjid Luar Batang


Makam Habib Luar Batang (foto: Okezone)
Makam Habib Luar Batang

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikeras bahwa perbaikan Masjid Luar Batang dilakukan atas perintah dirinya.
Namun, hal ini dibantah oleh pengurus Masjid Luar Batang yang mengatakan tak sekalipun Ahok pernah mengunjungi masjid yang di dalamnya juga terdapat makam keramat tersebut.
Meski bersikukuh renovasi diinisiasi olehnya, Ahok mengaku enggan berkomunikasi dengan pengurus Masjid Luar Batang.
"Ngapain? Kalau orang udah enggak suka sama kamu, enggak demen. Kalo orang udah anggap aku kafir, enggak ada guna ngomong sama dia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Ahok Nonton Bareng Film Jingga
Hal ini dianggap Ahok sebagai fitnah. Ia pun mencurigai ada sentimen agama dalam hal ini. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan tak akan berdiam dan akan melawan.
"Saya enggak mau anteng-anteng baik-baik, saya akan lawan karena kamu ajarin agama enggak benar. Merusak bangsa ini. Pondasi bangsa jangan dibongkar-bongkar lagi," lanjutnya.
Menurutnya, ada potensi kerusakan pondasi persatuan bangsa jika hal ini dibesar-besarkan."Sekarang (ibarat) kita lagi bangun dinding, rumah. Kalau kamu masih korek-korek pondasi, gue lawan lo," tegas Ahok.
(sfl)





























Monday, March 28, 2016

Kemdikbud umumkan indeks integritas yang rendah UN

Kemdikbud umumkan indeks integritas yang rendah UN
Distribusi Soal UN SMA Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman memeriksa boks di dalam mobil yang memuat soal Ujian Nasioanal (UN) Sekolah Mengenggah Atas (SMA) dan sederajat sebelum didistribusikan ke daerah di Jawa Timur di percetakan PT Jasuindo Tiga Perkasa, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (28/3). Sebanyak 6651 box soal UN berbasis kertas jenjang SMA/SMK di distribusikan ke-38 kota/Kabupaten Se Jawa Timur yang diikuti 2.655 lembaga. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/nz/16 ()


Jika tahun sebelumnya hanya mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, maka pada tahun ini kami juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah," 
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan akan mengumumkan indeks integritas sekolah yang rendah hasil Ujian Nasional (UN) 2016.

"Jika tahun sebelumnya hanya mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang tinggi, maka pada tahun ini kami juga mengumumkan sekolah yang mempunyai indeks integritas yang rendah," kata Kepala Pusat Pendidikan Kemdikbud, Nizam, di Jakarta, Senin.

Indeks integritas merupakan indeks yang menunjukkan kejujuran siswa dan sekolah dalam pelaksanaan UN. Sekolah yang mempunyai indeks integritas tinggi akan mendapat penghargaan dari Kemdikbud, sebaliknya yang mendapat indeks integritas rendah akan mendapatkan pembinaan.

Menurut Nizam, indeks integritas sangat penting dalam proses pelaksanaan UN, karena mulai UN 2015, ujian tersebut tidak lagi menentukan kelulusan.

"Indeks integritas itu juga digunakan dalam pertimbangan penerimaan mahasiswa baru," tambah dia.

Dengan diumumkannya indeks integritas sekolah, maka diharapkan para orang tua dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam memasukkan anak ke suatu sekolah.

"Prestasi penting, tetapi yang lebih penting kejujuran," imbuh dia.

Pada UN 2016, jumlah sekolah yang ikut UNBK sebanyak 4.402 sekolah atau sekitar 927.000 siswa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 554 sekolah.

"Beberapa daerah seperti Jawa Timur mengalami peningkatan paling tinggi peserta UNBK, kepala daerahnya sangat progresif. Begitu juga dengan DKI Jakarta yang naik secara signifikan sekolah yang menggunakan UNBK."

Nizam menyebut yang paling dihargai dalam penerapan UNBK ini adalah saling berbagi sumber daya. Sekolah yang menyelenggarakan UNBK dapat menggunakan peralatan komputer yang ada di sekolah tersebut.

Sementara, sekolah yang peralatannya kurang, bisa memanfaatkan fasilitas lengkap yang tersedia di sekolah terdekat, terutama bagi sekolah yang memiliki fasilitas berlebih. UNBK juga diselenggarakan di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri seperti Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Belanda, dan Moskow. Sementara, sembilan sekolah Indonesia di luar negeri lainnya masih menggunakan kertas.

UN bagi peserta SMA/MA/SMK akan diselenggarakan pada 4 April mendatang. Sejak 2015, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan melainkan digunakan untuk pemetaan.

Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016
























Wisatawan dilarang memasuki Baduy selama tradisi Kawalu

Wisatawan dilarang memasuki Baduy selama tradisi Kawalu
Ribuan warga Baduy mengikuti prosesi upacara Seba di Pendopo Gubernur Banten, di Serang, Sabtu (3/5). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/Koz/pd/14)

Lebak (ANTARA News) - Wisatawan domestik maupun mancanegara dilarang memasuki kawasan Baduy Dalam di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena tanggal 18 Februari 2016 melaksanakan tradisi Kawalu sehingga tertutup bagi masyarakat luar.

"Kami meminta wisatawan menghormati dan menghargai keputusan adat karena masyarakat Baduy Dalam sedang menjalani ritual adat peninggalan nenek moyang itu," kata Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang juga tetua adat Baduy Saija saat dihubungi di Rangkasbitung, Senin.

Pelaksanaan Kawalu dilaksanakan selama tiga bulan untuk menjalankan tradisi dengan puasa serta berdoa meminta keselamatan bangsa dan negara yang aman, damai, dan sejahtera.

Tradisi Kawalu tersebut berlangsung sejak nenek moyang hingga kini masih dipertahankan oleh suku Baduy. 

Mereka melaksanakan tradisi Kawalu pertama itu mulai Februari, dan Maret Kawalu dua serta Kawalu ketiga pada Maret mendatang.

Selama perayaan Kawalu, wisatawan domestik maupun mancanegara dilarang memasuki kawasan Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana dan Cikeusik.

Mereka menjalankan tradisi Kawalu penuh khusyuk dan penuh sederhana. 

Warga Baduy sambil berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar negara ini diberikan rasa aman, damai, dan sejahtera.

"Kalau negara ini aman dan damai tentu masyarakat akan sejahtera," katanya.

Menurut dia, larangan tersebut nantinya dipasang peringatan di pintu gerbang Baduy di Ciboleger agar pengunjung menaati hukum adat.

Sebab, tradisi Kawalu warisan nenek moyang yang harus dilaksanakan setiap tahun, dirayakan tiga kali selama tiga bulan dengan puasa seharian.

Perayaan Kawalu merupakan salah satu tradisi ritual yang dipercaya oleh warga Baduy Dalam sehingga perlu menghargai dan menghormati keyakinan agama yang dianut mereka.

"Selama melaksanakan Kawalu, kondisi kampung Baduy Dalam sepi karena mereka berpuasa dan banyak memilih tinggal di rumah-rumah," katanya.

Penggiat Masyarakat Baduy, Asep mengatakan, selama kawalu perkampungan Baduy Dalam tertutup bagi pengunjung, sekalipun itu pejabat daerah ataupun pejabat negara.

Mereka menjalankan kawalu karena peninggalan adat yang turun temurun dan harus dilaksanakan.

Setelah berakhir perayaan Kawalu, lanjut dia, tentu pengunjung kembali diperbolehkan mendatangi kawasan Baduy Dalam.

Dia menjelaskan, setelah Kawalu, satu bulan yang akan datang merayakan acara "Seba" dengan mendatangi bupati dan Gubernur Banten dengan membawa hasil-hasil bumi (pertanian).

"Setiap Seba mereka masyarakat Baduy akan membawa hasil pertanian ladang, seperti gula merah, pisang dan petai," katanya.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016














Di Pekanbaru 313 orang terjangkit DBD sejak awal 2016

 Di minggu kesebelas saja jumlah kasus baru 32"
Pekanbaru (ANTARA News) - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau mengungkapkan ada 313 orang yang terjangkit Demam Berdarah Dengua (DBD) sejak Januari 2016.

"Jumlah kasus DBD capai 313, ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 lalu dalam kurun waktu yang sama," ungkap Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Dinkes Pekanbaru Gustiyanti, Kamis, di Pekanbaru.

Menurut Gustiyanti, bahaya DBD terus mengintai masyarakat, setiap pekannya korban terus berjatuhan. 

Data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menunjukkan, hingga pekan kesebelas ini jumlah kasus bertambah secara kumulatif 313 orang. Dibandingkan jumlah pada periode sama tahun lalu yang hanya 308 kasus. 

"Di minggu kesebelas saja jumlah kasus baru 32," urainya.

Ia merinci, Kecamatan Marpoyan Damai menjadi penyumbang kasus DBD terbanyak dengan jumlah 9 Kasus.

"Selama tahun 2016 sudah lima warga Pekanbaru meninggal dunia disebabkan keganasan nyamuk Aides Aegypti," tuturnya.

Dengan meningkatnya kasus DBD di Pekanbaru tentunya Diskes Pekanbaru akan terus turun ke lapangan guna mencegah bertambahnya jumlah kasus. 

Sebagai antisipasi, masyarakat diminta untuk terus melakukan langkah 3M plus; Menguras, Menutup, Menimbun, dan Menabur bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air.

Selain juga meminta masyarakat Pekanbaru untuk rutin melakukan gotong- royong dan menggalakkan kebersihan lingkungan guna mencegah bertambahnya jumlah kasus.

"3M Plus cara ampuh memutus mata rantai DBD. Bagi masyarakat yang teridentifikasi terjangkit untuk segera berobat ke puskesmas terdekat. Jangan dibiarkan berlarut-larut yang nantinya malah menjadi masalah," sarannya.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016 

Legislator Makassar juga tolak kenaikan iuran BPJS

Legislator Makassar juga tolak kenaikan iuran BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (ANTARANews/Ferly)


Saya secara pribadi menolak dengan tegas rencana kenaikan itu karena sangat berdampak pada masyarakat yang umumnya adalah kelas bawah," 
Makassar (ANTARA News) - Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari Paramastuti Ilham juga secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Saya secara pribadi menolak dengan tegas rencana kenaikan itu karena sangat berdampak pada masyarakat yang umumnya adalah kelas bawah," ujarnya di Makassar, Senin.

Indira mengatakan, sejak diberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, hampir setiap saat permasalahan pelayanan dikeluhkan oleh warga yang menjadi peserta.

Menurut dia, sejak adanya wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan beberapa minggu lalu, berbagai macam penolakan mulai dilontarkan oleh peserta dan keluhan itu bukan cuma dari Makassar melainkan dari luar daerah.

"Pelayanannya saja dulu diperbaiki baru menaikkan iuran, saya rasa kalau pelayanan bagus maka tidak akan bergejolak seperti ini. Masyarakat pada dasarnya itu patuh jika pelayanan memuaskan," katanya.

Sementara itu, DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan juga akan mengajukan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menganulir keputusan yang menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kami di DPRD dengan seluruh anggota dewan berjumlah 35 orang serta seluruh alat kelengkapan seperti fraksi sudah sepakat untuk menolak kenaikan iuran BPJS," tegas Ketua DPRD Bulukumba Hamzah Pangki.

Dia mengatakan, keputusan pemerintah pusat menaikkan iuran BPJS sangat memberatkan bagi warga yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Menurut dia, keputusan untuk mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo dan Mahkamah Konstitusi dilakukan setelah melewati rapat bersama seluruh anggota dewan.

"Kami adalah wakil rakyat dan punya tanggung jawab untuk membela kepentingan dan hak-hak mereka. Iuran BPJS yang dinaikkan ini sangat memberatkan dan rakyat tercekik atas keputusan itu," jelasnya.

Menurut Hamzah, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik atau wali amanah yang dibentuk atas perintah konstitusi. Karena itu, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan begitu saja karena bukan badan usaha milik negara atau peseroan terbatas.

"BPJS bukan lagi PT Jamsostek dan PT Askes. Seharusnya pemerintah paham tentang badan hukum publik atau wali amanah agar Presiden tidak dipermalukan," tuturnya.

Sebagai wali amanah, BPJS Kesehatan mengelola dana amanat dari iuran buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI). Karena itu, pemerintah tidak boleh menaikkan iuran hanya berdasarkan masukan dari direksi dan Menteri Kesehatan.

"Seharusnya, pemerintah menanyakan melalui uji publik kepada pemilik dana amanat yaitu buruh yang merupakan peserta BPJS Kesehatan, pengusaha, dan masyarakat, apalagi kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib," katanya.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016






















Kapal Viking dikawal KRI Barakuda menuju Jakarta

Kapal Viking dikawal KRI Barakuda menuju Jakarta
Panglima Armada RI Kawasan Barat Laksmana Muda TNI Taufiqurrahman bersama Danlantamal IV Tanjungpinang Kolonel Laut (P) S Irawan berdialog dengan ABK Kapal Viking di dermaga Fasharkan Mentigi, Tanjunguban, Senin (29/2) malam. (ANTARA FOTO/M N Kanwa/ama/16)

Tanjungpinang (ANTARA News) - Kapal FV Viking, buronan Interpol Norwegia yang berhasil ditangkap TNI AL di perairan Tanjungberakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dikawal KRI Barakuda berlayar ke Jakarta, Sabtu.

Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV/Tanjungpinang Kolonel Laut (P) S Irawan melepas kapal FV Viking tersebut.  "Pengiriman kapal tersebut ke Jakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Penangkapan kapal itu dipimpin langsung Dansatkamla Lantamal IV Mayor Laut (P) Harry Ismail, serta melibatkan beberapa perwira dan satu tim Pasukan Katak BKO Lantamal IV/Tanjungpinang.

Diperkirakan pelayaran kapal FV Viking membutuhkan waktu selama tiga hari menuju Jakarta.

"Mudah-mudahan dalam perjalanan menuju Jakarta lancar dan didukung cuaca baik," ujarnya.

Irawan menjelaskan sebelum diberangkatkan ke Jakarta, mesin kapal FV Viking diperiksa. Kapal tersebut dalam kondisi rusak pada pompa injeksi dan penyetelan DG (Diesel Generator) -1 namun berhasil diatasi oleh petugas Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Mentigi.

"Sehari sebelumnya yakni pada hari Kamis 3 Maret, kapal FV Viking ditinjau oleh Dirops Satgas 115 Laksda TNI Didik Wahyudi dan dinyatakan aman dan layak untuk berlayar. Pada hari ini pukul 09.00 WIB Kapal FV Viking dibawa menuju Jakarta dikawal KRI Barakuda-814," katanya.

Kapal buronan interpol sesuai dengan Interpol Purple Notice Kepolisian Norwegia itu beberapa hari yang lalu berhasil ditangkap KRI Sultan Thaha Saifudin-376, di perairan Mapur Kepulauan Riau berkat kerja sama Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Lantamal IV Tim Wetern Fleet Quick Response (WFQR) dan Wing Udara-2.

Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016



















Pangkalan militer di Natuna sangat penting

Pangkalan militer di Natuna sangat penting
Peta Laut China Selatan dalam prespektif geopolitik saat ini. China mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan dan perairan internasional ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Natuna dan perairan zone eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna itu. (www.southchinasea.org)


... sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan... 
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, menilai pembangunan pangkalan militer di Pulau Natuna sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah Indonesia yang berhadapan dengan beberapa negara.

TNI AL memiliki Pangkalan TNI AL Ranai, di Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau. Pun TNI AU di kawasan yang sama.

"Pembangunan (pangkalan militer di Natuna) sangat penting sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan Laut China Selatan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, pembangunan pangkalan militer di Natuna itu akan melengkapi wilayah pertahanan Indonesia bagian barat dan timur yang sudah ada sehingga memudahkan mobilitas militer.

Menurut dia, rencana pembangunan pangkalan mititer di Pulau Natuna sudah dimulai sejak 2015 dan masih berlangsung.

"Rencana ini sudah pernah dibahas bersama Komisi I DPR termasuk dukungan anggarannya," ujarnya.

Hal itu menurut Siddiq, termasuk rencana pengembangan kekuatan pertahanan yang strategis mengingat kawasan Natuna adalah wilayah terdepan Indonesia, dan dekat dengan wilayah yang saat ini menjadi sengketa sejumlah negara yaitu Laut China Selatan.

Politikus PKS itu mengatakan dibutuhkan anggaran senilai Rp1,3 triliun untuk membangun pangkalan militer di Natuna, dari sebelumnya diperkiraman sekitar Rp400 miliar.

"(Sumbernya) APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 namun masih ada kekurangan. Targetnya 2017 selesai," katanya.

Sebelumnya, kapal patroli Penjaga Pantai China mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara tersebut.

"Sekarang kita usulkan, Natuna itu dibuat seperti kapal induk, menjadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,  Luhut Pandjaitan, Rabu (23/3).

Ketika sedang berpatroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (19/3), kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Hiu 11 mendeteksi pergerakan kapal ikan ilegal dari China, Kway Fey 10078.

Pada pukul 14.15 WIB Sabtu (19/3), Kway Fey 10078 tercatat berada di sekitar koordinat 5 derajat Lintang Utara dan 109 derajat Bujur Timur yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Akibat pelanggaran tersebut, Hiu 11 mulai mengejar sambil melepaskan tembakan peringatan, tetapi kapal Kway Fey melarikan diri, antara lain dengan bermanuver zig-zag.

Namun sekitar pukul 15.00 WIB, kapal ikan ilegal China tersebut berhasil dihentikan dan petugas KKP segera menginjak geladak kapal Kway Fey serta menahan delapan awak buah kapal itu.

Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang datang mendekat dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan asal Tiongkok tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK. 
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016


















Koarmabar pastikan Natuna aman

Koarmabar pastikan Natuna aman
Dokumentasi--Sejumlah anggota Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) TNI AL Koarmabar melakukan parameter tempur akan melumpuhkan perompak yang berhasil menyusup di atas anjungan KRI Banda Aceh-593 ketika melintas di Perairan Samudera Pasifik, Kamis (5/6). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta (ANTARA News) - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) memastikan wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dalam keadaan aman, meski terjadi kontak senjata kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut dengan kapal Tiongkok dan Taiwan.

"Tidak ada apa-apa. Semua masih under control (di bawah kendali). Operasi yang dilakukan bukan kali ini saja. Sejak dari dulu. Terbukti mereka tidak berani masuk Natuna," kata Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Laksamana Pertama TNI TSNB Hutabarat di Jakarta, Senin.

Hingga saat ini, lanjut dia, prajurit dan anggota baik yang ada di Lantamal Ranai, maupun personil gabungan AD dan AU yang ada di seputaran Natuna terus melakukan penjagaan dan operasi.

Ia tidak menampik jika insiden tersebut sempat membuat pejabat negara seperti Menlu, Menhan dan Presiden kecewa atas perilaku Tiongkok.

Hutabarat menegaskan, kondisi pertahanan di Natuna dalam kondisi baik dan memadai, baik personilnya maupun alutsista yang ada di perbatasan.

Ia mengatakan semua siap mengambil tindakan jika hal darurat terjadi.

Ia menjelaskan, penjagaan di perairan tak bisa disamakan dengan operasi yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Udara.

Dari setiap marta sudah ada mekanisme penjagaan masing- masing.

"Patroli dari Angkatan Laut selalu rutin dilakukan dan penegakan hukum akan dilakukan jika ada negara lain yang coba mengusik Natuna dan perbatasan," katanya.

Ia pun mencontohkan, operasi Angkatan Laut tidak siaga dalam satu titik.

Prajurit dengan alutsistanya berada dalam titik pertahanan (defence point) yang berbeda dan menyebar. 

"Untuk melakukan penindakan juga tak perlu sampai berada di anjungan kapal negara lain atau ke tengah laut, karena alutsista yang dimiliki oleh AL selama ini sudah bisa menjangkau bahkan hingga jarak 400 kilometer," tuturnya.

Namun, Hutabarat tak bisa membongkar semua alat kelengkapan alutsista dan jumlah personil yang menjalankan operasi di wilayah itu karena bersifat rahasia dan merupakan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia.

"Sejauh ini tak perlu ada yang dirisaukan oleh publik terkait pengamanan di Natuna. Saya menjamin tak akan ada ancaman serius yang bisa merebut Natuna dari Indonesia," katanya.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016













Demokrat belum putuskan bakal calon gubernur DKI

Demokrat belum putuskan bakal calon gubernur DKI
Partai Demokrat (ANTARA FOTO/Rinaldo Mandala)


Majelis Tinggi hingga saat ini belum bersidang untuk penentuan Calon Gubernur DKI termasuk 6 Calon Gubernur lainnya 3. Proses penjaringan Cagub DKI baru akan dimulai bulan berikutnya dan rekomendasi baru akan turun bulan September mendatang," 
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan pihaknya belum ada pembahasan dan belum memutuskan calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung.

Amir dalam pernyataannya Minggu, mengatakan Majelis Tinggi sebagai yang berwenang untuk menentukan calon gubernur sesuai dengan mekanisme internal Partai Demokrat belum melakukan pembahasan dan sidang terkait hal itu. 

"Majelis Tinggi hingga saat ini belum bersidang untuk penentuan Calon Gubernur DKI termasuk 6 Calon Gubernur lainnya 3. Proses penjaringan Cagub DKI baru akan dimulai bulan berikutnya dan rekomendasi baru akan turun bulan September mendatang," katanya.

Ia mengatakan, semua calon yang potensial terbuka peluangnya, akan dilihat dalam proses penjaringan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas. 

"Pada waktunya Demokrat akan sampaikan keputusannya," katanya.

Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016












PKS tak akan dukung calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2017

PKS tak akan dukung calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2017
Tokoh politik nasional, Hidayat Nur Wahid. Foto menunjukkan dia dalam kapasistasnya sebagai wakil ketua MPR, saat menghadiri doa dan dzikir bersama siswa kelas XII SMA Lab School, Jakarta. (MPR)


 ... menghormati partai-partai yang mendung calon independen. Kami PKS tidak mendukung calon independen. Kami akan mendukung calon dari partai politik... 

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, partainya tak akan mendukung calon independen di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. 

"Kami menghormati partai-partai yang mendung calon independen. Kami PKS tidak mendukung calon independen. Kami akan mendukung calon dari partai politik," ujar dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin. 

Sejauh ini Basuki Purnama alias Ahok, yang juga petahana, juga menyatakan diri akan maju melalui jalur independen di Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. 

Lebih lanjut, Nur Wahid mengatakan PKS saat ini masih memilah-milah tokoh yang akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang, baik melalui survei internal maupun berkomunikasi dengan partai-partai politik lain. 

"Kami sudah melakukan survei internal untuk meneropong tokoh internal, tokoh eksternal. Komunikasi-komunikasi dengan partai politik lain juga sudah kami lakukan. Komunikasi dengan rekan dari Gerindra, Demokrat, PDIP," kata dia. 

Dia mengungkapkan, sebagai partai pemenang ketiga pemilu DKI Jakarta sebelumnya, PKS akan secara serius memikirkan tokoh yang diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. 

"PKS sebagai partai pemenang ketiga pemilu Jakarta, dengan 11 kursi pastilah kami memikirkan secara serius soal Pilgub DKI 2017. Kita juga sudah ada tokoh internal, tetapi beberapa meminta fokus pada tugas yang ada sekarang," tutur dia.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016























Sikap Hanura DKI atas anggotanya yang mundur karena anti-Ahok

Sikap Hanura DKI atas anggotanya yang mundur karena anti-Ahok
Dukungan Hanura Untuk Ahok Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) memakai jaket Hanura didampingi Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji (kanan) saat Deklarasi dukungan Partai Hanura di Jakarta, Sabtu (26/3). Partai Hanura secara resmi mendukung bakal calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad “Ongen” Sangaji menyatakan keputusan dua anggotanya mengundurkan diri setelah mereka deklarasi mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mempengaruhi keputusan partai tersebut.

"Biasa saja. Tidak berpengaruh untuk Hanura karena itu pilihan, kita tidak bisa memaksakan orang," kata Ongen saat ditemui di DPRD, Senin (28/3).

Ia mengaku tidak kaget dengan keputusan Wakil Ketua DPP Hanura Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Rachmat HS dan Wakil Ketua DPD Bidang Pembinaan Eksekutif dan Legislatif Bustami Rahawarin yang mengundurkan diri dari organisasi karena sejak awal kedua orang itu telah menyatakan tidak mendukung Ahok sebagai gubernur.

“Ya, itu keputusan pribadi dan itu pilihan mereka. Saya sama sekali tidak punya pengaruh,” katanya.

Ongen menjelaskan dalam rapat dengan pengurus partai, ia sudah menyampaikan tiga opsi terhadap dukungan untuk Ahok, yaitu bila tidak mendukung diam, mundur atau dimundurkan.

Ketika akhirnya ada kader yang mundur, ia tidak heran karena sudah menyampaikan opsi tersebut.  

Ongen menghormati keputusan mereka yang memutuskan untuk mundur dari partai dan mengucapkan terima kasih selama ini telah bekerja sama dengan dirinya. 

“Partai ini sangat demokratis,” kata dia.
Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016




















Hanura: dukungan untuk Ahok suara rakyat

Hanura: dukungan untuk Ahok suara rakyat
Ketua DPD Hanura DKI Jakarta, Muhammad Sangadji alias Ongen (kiri), Ketua Umum DPP Hanura Wiranto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) dalam temu media usai deklarasi dukungan Partai Hanura kepada Ahok dalam Pilkada Serentak 2017, di kantor DPP Hanura, Jakarta, Sabtu (26/3/2016). (ANTARA News/ Arindra Meodia)

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Muhammad “Ongen” Sangaji mengatakan keputusan partai untuk mendukung calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan hasil survei mereka maupun survei lainnya.

“Pilihan rakyat Jakarta yang menghendaki Basuki Tjahaja Purnama jadi gubernur kembali. Itu suara rakyat, lho,” kata Ongen di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut dia, mereka sudah melakukan rapat di tingkat pimpinan cabang, pimpinan daerah hingga akhirnya mendeklarasikan dukungan untuk Ahok.

Terkait dua anggotanya yang mengundurkan diri setelah partai menyatakan dukungan untuk Ahok, Ongen berkata sulit berbicara tentang sistem karena mereka akan menganggap organisasi salah.

“Sudahlah mereka sudah keluar. Piilihan mereka sudah lain. Menurut saya tidak ada yang harus saya pikirkan,” kata dia.

Tidak mungkin, lanjut Ongen, mengikuti keinginan segelintir orang bila rakyat menyukai kinerja dan cagub tersebut memiliki elektabilitas dan popularitas yang lebih di atas calon lain.

Ongen menambahkan ia telah menyampaikan dalam rapat dengan pengurus partai, ia sudah menyampaikan tiga opsi terhadap dukungan untuk Ahok, yaitu bila tidak mendukung diam, mundur atau dimundurkan.

Ia mengaku tidak ada rasa dendam kepada mereka yang keluar dan meminta untuk tidak menjelek-jelekkan partai meski sudah tidak lagi bergabung.

“Jadi, menurut saya, pilihan teman-teman itu saya hormati. Tapi, tolong jangan menjelekkan partai, karena (partai) punya sistem.”


Editor: Syaiful Doank
COPYRIGHT © ANTARA 2016























luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com